HUKUM SIASAT GEREJA

HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI)

 

PASAL   1

P E N G E R T I A N

Hukum Siasat Gereja HKI adalah satu aturan atau alat yang dipergunakan gereja HKI untuk menasehati, menegor dan me­nimbang perilaku dan perbuatan yang melanggar Firman Tuhan dan juga terhadap peraturan gereja itu sendiri.

Dengan Hukum Siasat Gereja ini, anggota jemaat atau pela­yan yang diingatkan dan disadarkan atas pelanggarannya terhadap Firman Tuhan dan peraturan gereja ini dapat kem­bali dan mau bertobat, dan hidup sesuai dengan Firman Tuhan, serta mau mengenakan dan mewujudkan di dalam hi­dupnya perilaku sebagai manusia baru yang telah ditebus dan disucikan Yesus Kristus. (Band. Epesus 4:24-32). Dengan keberadaan para pelayan dan anggota jemaat yang hidup dan berjalan di dalam terang Firman Tuhan, maka Ge­reja di dalam pertunbuhannya akan berjalan dengan aman, tertib dan teratur berdasarkan Iman, Kasih dan Pengharapan, dari Yesus Kristus Raja Gereja yang telah menguduskan ge­reja itu sendiri. (Band. Epesus 2:21; I Korintus 13,13).

PASAL 2

D A S A R DAN T U J U A N

a.   D a s a r

Hukum Siasat Gereja HKI berdasarkan dan berpedoman kepada Fir­man Tuhan saja yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian La­ma dan Perjanjian Baru, dan secara khusus tertulis pada Keluaran 19:10+22; Mateus 18:15; Epesus 2:21; Johanes 21: 14-19; 2 Tirnoteus 3:16.

b.   T u j u a n

1)      Untuk membimbing, mendidik, menasehati, menimbang dan menegor orang yang melanggar Firman Tuhan dan peraturan Gereja,supaya menyadari perbuatannya yang salah, sehingga kembali ke jalan yang benar sesuai dengan Firman Allah, dengan demikian dianya tetap sebagai pewaris keselamatan dan kehidupan yang kekal.

2)      Hukum Siasat  Gereja adalah salah satu alat yang dibuat oleh gereja HKI untuk melengkapi Tata Gereja, dan peraturan lainnya yang berlaku di HKI, untuk memelihara gereja yang teratur, tertib dan aman di dalam menunaikan tugas panggilannya dan yang tetap tumbuh dan hidup berdasarkan Iman, Kasih dan Pengharapan di dalam menjaga serta menyatakan kesucian dan kedudukannya (Epesus 2:21; 4:16).

PASAL 3

URGENSI PELAKSANAAN SIASAT GEREJA

Tuhan Yesus mengatakan dan memberikan tugas kepada gereja untuk menjaga, memelihara dan menggembalakan para anggota jemaat berdasarkan KasihNya (Johanes 21:15-19). Hal ini juga dinyatakan dalam Mateus 18:15-17 : “Apabila saudara­mu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai”.

Berpedoman kepada pesan Tuhan Yesus di atas itu, gereja harus menjalankan pemeliharaan dan penggembalaan terhadap anggota jemaatnya melalui percakapan atau perkunjungan ru­mah tangga untuk menasehati atau menegor setiap orang yang berbuat salah, supaya ia mau meninggalkan perbuatan­nya yang salah itu.

Bila peringatan yang diberikan gereja tidak diindahkan lagi oleh yang bersangkutan, maka gereja akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya itu dan diumumkan di gereja. Segala keputusan pengenaan Hukum Siasat Gereja terhadap setiap orang yang berbuat salah atau ja­tuh ke dalam dosa, harus lebih dahulu disampaikan kepada yang bersangkutan, barulah keputusan itu dapat diwartakan di dalam jemaat. Hukuman itu berlaku hanya kepada yang bersangkutan saja, tidak ikut kepada keluarganya.

 

 

PASAL  4
PELAKSANAAN HUKUM SIASAT GEREJA

Sesuai dengan fungsi Gereja seperti tersebut pada pasal 3 di atas, maka diaturlah pelaksanaan Hukum Siasat Gereja HKI sebagai berikut :

  1. Jika anggota jemaat berbuat salah, maka yang melaksana­kan Hukum Siasat Gereja ialah Majelis Jemaat yang di­pimpin Pendeta Resort.
  2. Jika seorang dari Majelis Jemaat berbuat salah, maka yang melaksanakan Hukum Siasat Gereja ialah sidang Ma­jelis Jemaat dan Parhalado di Jemaat tersebut yang di­pimpin oleh Pendeta Resort.
  3. Jika seorang Penatua berbuat salah, maka yang melaksa­nakan  Hukum Siasat Gereja ialah sidang Penatua yang di­pimpin Pendeta Resort.
  4. Jika seorang Guru Jemaat berbuat salah, maka yang me­laksanakan Hukum Siasat  Gereja ialah Majelis Jemaat dan Parhalado yang dipimpin Pendeta Resort.
  5. Jika seorang Majelis Resort berbuat salah, maka yang melaksanakan Hukum Siasat  Gereja ialah sidang Majelis Resort yang dipimpin Pendeta Resort yang berlaku juga di gereja asal orang yang bersangkutan.
  6. Jika seorang Majelis Daerah berbuat salah, maka yang melaksanakan Hukum Siasat Gereja ialah sidang Majelis Daerah yang dipimpin Praeses.
  7. Jika seorang Penginjil yang bertugas di Resort atau Daerah berbuat salah, maka yang melaksanakan Hukum Siasat Gereja ialah sidang Majelis Resort atau sidang Ma­jelis Daerah yang dipimpin oleh Praeses.
  8. Jika Pendeta berbuat salah, maka yang melaksanakan Hukum Siasat  Gereja ialah sidang Majelis Pendeta yang dipimpin oleh Ephorus.
  9. Jika Praeses berbuat salah, maka yang melaksanakan Hukum Sia­sat  Gereja ialah sidang Praeses yang dipimpin oleh Ephorus.
  10. Jika anggota Majelis Pusat berbuat salah, maka yang me­laksanakan Hukum Siasat Gereja ialah sidang Majelis Pu­sat yang dipimpin Ephorus.

PASAL 5

YANG KENA SIASAT

Hukum Siasat Gereja dikenakan kepada setiap orang (anggota jemaat dan pelayan jemaat) yang berbuat salah/dosa, yang kesalahannya/dosanya nampak dan dapat dibuktikan. Adapun kesalahan atau dosa yang dimaksud adalah segala perbuatan atau ucapan yang bertentangan dengan Firman Tuhan, Iman Kristen yang dipahami HKI, Tata Gereja dan Peraturan Ru­mah Tangga HKI, serta peraturan yang berlaku di HKI.

Jenis-jenis kesalahan itu adalah sebagai berikut

a. Kesalahan terhadap ajaran (Dogma)

1)      Penyembahan berhala atau menjadi kafir. Artinya, bahwa ia lebih percaya kepada mahluk lain, baik yang hidup maupun yang mati, dan kepada roh nenek moyangnya yang dia percayai mempunyai kekuatan dan dapat memberikan permintaannya. Hal itu dilakukan dengan mengadakan u­pacara-upacara khusus yang mengandung unsur kekafiran.

2)      Segala bentuk perjinahan atau kawin tanpa pemberkatan gereja, seperti kumpul kebo, kawin kontrak, marbagas roha-roha, beristri lebih dari satu atau bersuami lebih dari satu, perceraian dengan tidak dipisah kematian atau tidak dengan alasan perjinahan, homoseks, les­bian, tukar kelamin, melacurkan diri, pengguguran kan­dungan tanpa alasan keselamatan si ibu.

3)      Membunuh, mencuri, saksi dusta, penipu, amarah dan iri hati, perseteruan, percabulan, pembohong, pesta-pora, dll, sebagaimana  dimaksud dalam I Korintus 5:1-13; I Timoteus 6:9-10; Galatia 5:19-20.

4)      Yang menerima serta mempercayai ajaran sesat seperti Atheism, yaitu : Paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan; Animism yaitu : Paham yang mempercayai bahwa semua benda sebagai perwujudan dari Allah dan tidak mempercayai Allah Tritunggal. Spiritisme yaitu :Paham” yang mempercayai roh-roh dan menyembahnya- sebagai Al­lah. Sinkritisme yaitu : Paham yang menggabungkan ali­ran-aliran kepercayaan sehingga tidak mempercayai Al­lah Tritunggal. (band. Lukas 21:8; Mateus 7:15; Kisah Rasul 20:29). Aliran-aliran yang menyesatkan seperti : “Kelompok I Care” dan kelompok-kelompok doa yang tidak diakui oleh HKI.

5)      Yang menerima dan mempercayai ajaran agama lain.

6)      Yang melaksanakan kebiasaan kekafiran, seperti :

  • Acara melempar daging sebagai bagian dari upacara pe­makaman orang tua yang meninggal; Meninta berkat dari orang yang sudah meninggal;
  • Memberi makan orang yang sudah meninggal  atau  tulang-belulang;
  • Memberi  sesajen, dll.

7)      Yang mencemarkan nama Tuhan Tritunggal.

8)      Orang yang menerima dan mengakui Baptisan Ulang.

b.   Kesalahan terhadap Peraturan Gereja HKI

1)      Tidak taat kepada Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan HKI.

2)      Yang malas dan tidak mau mengikuti kebaktian Minggu atau perkumpulan yang diadakan oleh jemaat.

3)      Yang lalai membawa anaknya untuk dibaptis.

4)      Yang tidak mau  menerima  dan  mengakui  Perjamuan  Kudus.

5)      Yang  tidak  memenuhi  kewajiban  dan  tanggungjawabnya  ke­pada gereja.

6)      Yang tidak memelihara ketertiban bergereja atau yang mengganggu ibadah.

7)      Yang menghina  dan  mencemarkan  nama  sesama  anggota  atau  pelayan gereja.

8)      Yang  telah  selama  enam  bulan  meninggalkan  jemaat  dengan tidak ada pemberitahuan.

9)      Pelayan Gereja yang tidak melaksanakan pelayanan gereja yang diembankan kepadanya sesuai dengan pentahbisannya (Na so mangulahon ruhut tohonanna).

 

PASAL 6

PETUNJUK PELAYANAN GEREJA

 

a. BAPTISAN KUDUS

Baptisan Kudus ialah salah satu tugas pelayanan Sakramen di HKI yang dilaksanakan di gereja atau di rumah oleh Pendeta, sesuai dengan suruhan Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja.

Dalam pelaksanaan Baptisan Kudus, Gereja HKI manbuat petunjuk sebagai berikut

1)      Setiap orang tua wajib membawa anaknya untuk dibaptis.

2)      Baptisan Kudus dapat dijalankan setelah orangtua anak yang akan dibaptis itu selesai menjalani masa pendidi­kan yang diaturkan jemaat.

3)      Baptisan darurat dapat diberikan kepada anak yang sa­kit keras, oleh Penatua atau Guru Jenaat dengan cara tanpa penumpangan tangan. Setelah anak tersebut sehat kembali, maka orangtua anak harus membawanya ke gereja untuk menerima berkat pembaptisan dari Pendeta pada saat acara pembaptisan diadakan di jemaat tersebut.

4)       Bila pelayan gereja berhalangan atau tidak dapat dihu­bungi pada saat membutuhkan baptisan darurat, maka o­rangtua anak tersebut atau orangtua Kristen yang sedogma dengan HKI  yang ada di tempat itu dapat melaksanakan pembaptisan darurat tersebut dalam Nama Allah Bapa, AnakNya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Setelah anak sehat kembali, orangtua harus membawanya ke gereja untuk menerima berkat pambaptisan dari pende­ta pada saat acara pembaptisan diadakan.

5)      Anak yang diadopsi dapat dibaptiskan setelah ada surat pernyataan dari keluarga yang mengadopsi, bahwa mereka benar-benar bertanggungjawab atas anak tersebut dan turut diwartakan di jemaat.

6)      Anak yang lahir dari keluarga yang tidak resmi, yaitu keluarga yang tidak diberkati oleh gereja, atau anak yang lahir diluar pernikaban tidak dapat dibaptiskan.

7)      Anak-anak hasil missi gereja atau basil missi perora­ngan dapat. dibaptiskan. (Anak-anak hasil missi mak­sudnya adalah anak-anak orang yang belum menjadi Kris­ten).

8)       Anak yang lahir dari hasil marbagas roha-roha tidak dapat dibaptiskan. Anak tersebut dapat dibaptiskan se­telah orangtuanya selesai menjalani hukuman dari  siasat gereja.

9)      Gereja HKI dapat  membaptiskan anak-anak dari orang Kristen lainnya yang sedogma dengan HKI setelah meme­nuhi persyaratan pembaptisan yang diaturkan jemaat.

10)  HKI mengakui pembaptisan yang dilaksanakan oleh Gereja yang sedogma dengan HKI dan yang dilaksanakan Gereja Katolik.

11)  Baptisan Kudus bagi orang dewasa dapat dilaksanakan setelah menjalani masa pelajaran akan Firman Tuhan se­suai dengan yang diaturkan gereja.

12)  Bayi tabung yang bersumber dari ayah dan ibu sendiri yang resmi diakui gereja, dan dikandung sendiri oleh ibunya, dapat dibaptiskan.

b. P E R J A M U A N K U D U S

Perjamuan Kudus adalah salah satu tugas pelayanan Sakra­men di HKI yang dilaksanakan dalam gereja atau di rumah oleh Pendeta sesuai dengan suruhan Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja.Dalam melaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus, gereja HKI membuat petunjuk sebagai berikut

1)      Setiap jemaat wajib mengadakan pelayanan Perjamuan Ku­dus terhadap anggota jenaat.

2)      Perjamuan Kudus dapat dilaksanakan atau diberikan oleh Pendeta kepada setiap anggota jemaat yang sakit, di rumah atau di rumah sakit atau di lain tempat atas pertimbangan pada permohonannya.

3)      Perjamuan Kudus diberikan kepada anggota jemaat yang sudah naik Sidi.

4)      Anggota jemaat yang sedogma dengan HKI dapat menerima Perjamuan Kudus di HKI.

5)      Perjamuan Kudus tidak dapat diberikan kepada anggota jemaat yang sedang dalam hukuman siasat gereja.

6)      Bila yang bersangkutan sedang dalam sakit keras dan dianya mermohon agar kepadanya diberikan Perjamuan Ku­dus, kepadanya dapat diberikan Perjamuan Kudus setelah dianya menyesali perbuatannya di hadapan para parhala­do.

7)      Apabila ada anggota jemaat atau pelayan jemaat yang tidak mau mengikuti Perjamuan Kudus yang diadakan Je­maat, maka Majelis Jemaat akan menegor dan menaseha­tinya.

 

c. S I D I

Sidi ia1ah bimbingan dan pengajaran yang diberikan oleh gereja kepada anak-anak untuk menanamkan, mamelihara dan mendewasakan pemahaman mereka terhadap Firman Tuhan, sehingga mereka menjadi anggota jemaat yang dewasa dalam Iman, berbakti kepada Tuhan dan terpuji dalam kehidupan bergereja.

Dalam pelaksanaan Sidi, gereja HKI membuat petunjuk sbb.:

1)      Setiap orangtua wajib membimbing dan menyuruh anaknya yang telah berumur 13 tahun ke atas untuk belajar Sidi

2)      Gereja HKI mengakui Sidi yang diberikan oleh gereja yang sedogma dengan HKI.

3)      Setiap anak yang akan naik Sidi wajib mengikuti masa belajar Sidi setidak-tidaknya 6 bulan.

d. P E R K A W I N A N

Perkawinan adalah ikatan cinta kasih antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami-isteri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis berdasarkan iman kristiani.

Gereja HKI mengakui perkawinan dan mempercayai bahwa Tu­han Allah sendirilah yang mengikat dan menetapkan perka­winan itu (Kejadian 2:18+24). Dengan demikian, perkawinan itu bukanlah yang dibuat manusia itu sendiri atau atas kuasa manusia sendiri.

Karena itu, perkawinan adalah suci dan yang harus dipeli­hara kesuciannya sebagai sesuatu pemberian Tuhan. Sehing­ga setiap orang yang hendak membentuk runah tangga (me­laksanakan perkawinan) haruslah menerima berkat dari Tu­han Allah melalui penberkatan oleh pendeta di gedung ge­reja. (Band. Mateus 19:6; 5:32).

Dalam pelaksanaan pemberkatan perkawinan gereja HKI mem­buat petunjuk sebagai berikut :

1)      Orang yang telah naik Sidi.

2)      Umur calon pengantin wanita minimal 20 tahun dan calon pengantin pria minimal 22 tahun.

3)      Mendapat persetujuan dari orangtua atau wali.

4)      Mempunyai surat keterangan keanggotaan jemaat yang di­tandatangani oleh Guru Jemaat dan Pendeta.

5)      Permohonan akan kawin (martumpol) dihadapan majelis jemaat dan diadakan di gereja. Pada saat martumpol, semua kelengkapan persyaratan untuk pemberkatan sudah dipenuhi dan surat perjanjian nikah harus ditandata­ngani oleh Pendeta Resort dan semua pihak yang ber­sangkutan.

6)      Setelah mengadakan partumpolon, maka acara itu diwar­takan di gereja dua kali Minggu berturut-turut. Bila warta jemaat diadakan hanya satu kali minggu saja, maka Pendeta Resort mempertimbangkan untuk mem­berikan dispensasi.

7)      Bila yang akan melangsungkan perkawinan itu adalah da­ri anggoota ABRI atau pegawai, maka surat persetujuan dari pimpinannya sudah harus diserahkan pada saat partumpolon.

8)      Perkawinan seorang janda dapat disetujui, setelah ianya sudah menjanda selama satu tahun atau lebih.

9)      Perkawinan seorang duda dapat disetujui setelah ianya menduda selama satu tahun atau lebih. Untuk alasan ada bayi yang perlu perawatan, maka Pendeta dapat memper­timbangkan dispensasi waktu.

10)   Menentukan hari dan tanggal pemberkatan perkawinan se­baiknya dirundingkan dengan Pendeta yang bersangkutan.

11)  HKI menasehatkan warganya agar menuruti Undang-undang perkawinan Republik Indonesia.

e. PELANGGARAN TERHADAP PETUNJUK PEMBERKATAN PERKAWINAN

1)      Perkawinan yang tidak diberkati oleh gereja (marbagas­ roha-roha).

2)      Perkawinan yang melahirkan anak lebih cepat dari per­kiraan waktu biasanya, kecuali anak lahir secara pre­matur yang diterangkan oleh pihak medis.

3)      Wanita yang melahirkan anak tanpa suami yang sah menu­rut gereja.

4)      Yang menceraikan isteri atau suami dengan bukan alasan percabulan.

5)      Kawin campur, yaitu kawin dengan pemeluk agama lain.

6)      Yang kawin dengan bapak tiri atau ibu tiri. Kawin seda­rah (incest), homoseks, lesbian, kawin kontrak.Band. Imamat 18:6-18; I Korintus 5:1-2; Mateus 19:3-13; Kejadian 2:24; Mateus 5:31).

7)      Yang beristri atau bersuami lebih dari satu.

f. WARGA JEMAAT YANG MENINGGAL

Dalam pelaksanaan pelayanan upacara penguburan terhadap anggota jemaat yang meninggal, gereja HKI membuat petun­juk sebagai berikut

1)      Upacara penguburan harus memakai Agenda HKI dan dilak­sanakan oleh pelayan HKI.

2)      Gereja HKI dapat mengadakan upacara penguburan bagi anggota jemaat HKI yang meninggal di luar wilayah pe­layanan jemaat tersebut asal ada surat pengantar dari jemaat HKI di mana orang tersebut terdaftar sebagai anggota jemaat .

3)      Upacara penguburan bagi anggota jemaat HKI yang me­ninggal dan jenazahnya tidak dapat ditemukan karena situasi, dapat dilaksanakan dengan memakai Agenda HKI.

4)       Bagi warga jemaat yang mati dengan bunuh diri, tidak diadakan upacara penguburan oleh gereja HKI.

 

g. PENGGALIAN TULANG BELULANG

Penggalian tulang belulang telah menjadi satu bagian dari budaya Batak. Gereja HKI yang melayani masyarakat Batak wajib mengawasi dan melayani upacara penguburan kembali tulang belulang. tersebut untuk menjaga hal-hal yang berbau kekafiran tidak sampai terjadi.

Karena itu, pelaksanaan penggalian tulang belulang yang bertentangan dengan kepercayaan HKI dan menjadi kena Hukum Sia­sat Gereja adalah sebagai berikut :

1)      Melaksanakan penggalian itu dengan cara kekafiran (Lihat Pasal 5.f).

2)      Anggota jemaat yang melaksanakan penggalian itu dengan tidak memberitahukan kepada   pelayan gereja untuk dia­wasi.

h. SENI BUDAYA DAN ALAT MUSIK

Seni budaya dan alat musik adalah merupakan pemberian Tu­han. Orang Batak atau Indonesia sudah mengenal alat musik dan yang sudah dipergunakan dalam acara-acara orang Batak termasuk dalam gereja. Karena itu HKI wajib membimbing dan mendidik warganya yang memiliki alat musik agar di­pergunakan sesuai dengan kepercayaan orang Kristen dan untuk kamuliaan Tuhan.. Oleh sebab itu, warga jemaat yang akan me1aksanakan pesta atau perayaan dengan memperguna­kan alat musik tradisional haruslah lebih dahulu memberitahukannya kepada pelayan gereja-agar mendapat pengawasan.

Anggota jemaat atau pelayan yang mamakai alat musik tra­disional untuk memanggil arwah atau untuk kesurupan akan dikenakan hukum siasat gereja.

Anggota jemaat yang kesurupan dalam pesta seperti itupun akan dikenakan hukum siasat  gereja.

PASAL 7

J E N I S  H U K U M A N

Setiap orang dari warga- jemaat HKI yang bersalah atau berbuat dosa, maupun yang melakukanr perbuatan melanggar Firman Tuhan, Tata Gereja, Peraturan Rumah Tangga, Hukum Siasat  Gereja dan Peraturan yang berlaku di HKI, maka dia­nya akan dikenakan hukuman. Jenis-jenis hukuman adalah sebagai berikut

a. Tegoran atau nesehat.

b. Skhorsing selama 3 bulan; atau 6 bulan; atau 12 bulan.

c. Dikucilkan atau dikeluarkan dari keanggotaan jemaat HKI.

 

Keterangan

  1. Orang yang kena Hukum siasat gereja tidak dapat mene­rima Sakramen, dan tidak dapat diikutkan dalam rapat-­rapat, serta tidak ada hak untuk memilih dan dipilih, selama dalam masa kena siasat.
  2. Hukum Siasat Gereja dilaksanakan hanya kepada yang bersangkutan.
  3. Dalam setiap pelaksanaan hukum siasat  gereja berpedo­man kepada Pasal 4.

PASAL 8

SIKAP GEREJA TERHADAP ORANG YANG KENA SIASAT

Setiap orang yang kena hukuman dari Hukum Siasat Gereja disebut anggota siasat (yang dalam penggembalaan khusus). Mereka harus dianggap seperti “Anak yang hilang” (Lukas 15), dan seperti “domba yang hilang” (Mateus 18:12-14) yang harus dicari dan dibawa kembali ke kumpulan domba Allah yaitu persekutuan orang beriman.

Karena itu gereja harus :

  1. Mendoakan mereka kepada Tuhan agar Roh Kudus menyadar­kan mereka dan mengenal kesalahannya, dengan demikian dapat bertobat.
  2. Membimbing mereka dengan Kasih Kristus.
  3. Mengajak mereka agar tetap giat dalam kegiatan gereja­wi.

 

 

PASAL 9
P E N E R I M A A N  K E M B A L I

HKI senantiasa terbuka untuk menerima kembali orang yang telah mengenal kesalahannya. Pengenalan akan kesalahannya ini haruslah nampak dari perbuatannya dengan menjauhkan diri dari dosa dan pelanggaran akan aturan yang sudah digariskan.

Bila pertobatan sudah dijumpai bagi orang yang kena sia­sat tersebut, maka dianya dikembalikan menjadi warga je­maat biasa setelah menempuh jenjang sebagai berikut

  1. Menjalani masa pendidikan (marguru) akan Firman Tuhan dengan baik.
  2. Menyesali perbuatannya di hadapan sidang majelis di tingkat di mana yang bersangkutan berada.
  3. Mewartakan pengembaliannya oleh jemaat setelah.menda­pat persetujuan dari Pendeta Resort.
  4. Bila yang diterima kembali itu adalah pelayan/partoho­nan, maka sidangpartohonan dan Pendeta Resort akan mempertimbangkan apakah dianya dapat dikembalikan ke­pada pelayanannya senula.

 

PASAL 10
P E N U T U P

Hal-hal yang belum dapat diatur dalam Hukum Siasat  Gereja ini,  diatur dalam Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Pucuk Pimpinan bersama-sama dengan Majelis Pusat HKI.

Hukum Siasat Gereja ini dapat diperbaiki oleh Sinode kalau ada dua pertiga dari peserta Sinode mengusulkan bagian-bagiannya yang harus diperbaiki.


0 Responses to “HUKUM SIASAT GEREJA (HSG) HKI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: